• Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Informasi Publik

Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.

Lebih Lanjut


Index Berita

Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Kota Kupang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.

Lebih Lanjut


Jadwal Sidang

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Tata Usaha Kupang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

Lebih Lanjut


Penelusuran Perkara

Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Tata Usaha di Indonesia.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 4 Juni 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Korupsi


link : bit.ly/SurveyPTUNkpg