Komitmen PTUN Kupang Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTUN Kupang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) serta arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan merupakan transformasi menyeluruh pada pola pikir (mindset) dan budaya kerja (work culture) seluruh aparat peradilan—mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural/fungsional, hingga seluruh staf pelaksana.

WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi

Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil memenuhi kriteria pada aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

WBBM

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Predikat tingkat lanjutan yang diberikan kepada unit kerja yang tidak hanya berhasil mempertahankan area bebas korupsi, namun juga mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik secara signifikan sehingga memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Gerakan Tegas: NO KORUPSI & STOP GRATIFIKASI

Sebagai bagian mendasar dari komitmen tersebut, seluruh jajaran PTUN Kupang menanamkan nilai dasar integritas dengan prinsip "NO KORUPSI" dan "STOP GRATIFIKASI".

Setiap aparat PTUN Kupang dilarang keras menerima pemberian, imbalan, atau fasilitas dalam bentuk apa pun terkait dengan pelaksanaan tugas peradilan. Seluruh proses pengurusan administrasi perkara dan layanan peradilan dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan tarif resminya (NOL Pungli).

Manajemen Perubahan

Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI, menyusun rencana aksi, serta melakukan internalisasi budaya kerja dan pola pikir yang berintegritas tinggi kepada seluruh aparatur PTUN Kupang.

Penataan Tatalaksana

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan prosedur kerja melalui pembaharuan Standard Operating Procedure (SOP), optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta integrasi layanan peradilan berbasis elektronik (e-Court).

Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatkan profesionalisme dan disiplin pegawai melalui transparansi pola mutasi internal, pelatihan kompetensi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward & punishment) yang adil.

Penguatan Akuntabilitas

Mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, serta pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terukur dan berorientasi hasil.

Penguatan Pengawasan

Mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang bersih melalui optimalisasi Pengawasan Internal (Hawasbid), penguatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), penerapan Whistleblowing System (SIWAS MARI), serta penanganan pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menyediakan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang nyaman, cepat, ramah, dan inklusif, termasuk ramah bagi penyandang disabilitas, inovasi permohonan layanan online, serta kepastian waktu dan biaya penyelesaian perkara.

Layanan yang Dapat Dimanfaatkan Masyarakat

Laporkan Melalui SIWAS Mahkamah Agung